Sayangnya, limpahan dana ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Menurut Anggota BPK RI Ali Masykur Musa kebiasaan seperti itu tidak kunjung usai karena permasalahan terjadi dari hulu hingga hilir.
"Pertama, mari kita mulai dari hulu. Pada 31 Oktober, setiap tahunnya proses APBN sudah digodok. Dari situ estimasi penerimaan negara sudah bisa diketahui. Ini berarti pada Maret atau awal tahun seharusnya setiap proyek sudah bisa dimulai setelah proses lelang. Bukan menjelang arus mudik baru dikerjakan," ungkap Ali Masykur Musa, Jakarta, Selasa (23/7).
Kedua, permasalahan ini menjadi berlarut-larut karena tidak ada ketegasan dari pemerintah atas kontraktor nakal.
"Seperti sudah menjadi rahasia umum, kualitas material pembangunan jalan sering tidak sesuai dengan spesifikasi. Kontraktor nakal seharusnya tidak boleh lagi ikut dalam tender pengadaan proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan," tukasnya.
Problem lain menurut Ali Masykur Musa yang harus segera diatasi adalah adanya muatan berlebihan yang melintas di atas jalan ini.
"Pantura menanggung beban yang sangat berat. Setiap hari jalan ini dilewati 45 ribu-an kendaraan. Padahal, kapasitasnya hanya untuk 20 ribu kendaraan. Belum lagi beratnya muatan kendaraan seringkali di luar batas angkut maksimal," terangnya.
Solusinya, dia melanjutkan, adalah mengurangi beban atau isi kendaraan dan harus ada infrastruktur alternatif untuk mengangkut beban berat. "Masih ada kereta api dan kapal laut yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Jelas terlihat, masalah ini akan selesai bukan dengan cara menambal sulam jalan," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar